SUMENEP, MPD – Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep menyatakan komitmennya untuk mengawal transparansi dan profesionalitas pendistribusian anggaran publikasi media yang ada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi yang digelar Forum Wartawan Sumenep (FWS) di ruang rapat Komisi I DPRD Sumenep, Jumat (12/6/2026).
Audiensi FWS yang dikoordinir oleh jurnalis senior Hambali Rasidi diterima dengan baik dan rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, yang dihadiri sejumlah anggota Komisi I serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep.
Dalam sambutannya, Darul Hasyim Fath Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa media merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan daerah. Karena itu, DPRD berkewajiban menerima dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan insan pers.
Baca Juga: Komisi I DPRD Desak Pengisian Jabatan Definitif
“Kami memahami maksud kedatangan teman-teman jurnalis. Media merupakan bagian penting dari demokrasi dan memiliki kedudukan yang dijamin oleh konstitusi, sehingga aspirasi yang disampaikan wajib kami dengarkan dan tindak lanjuti,” ujarnya.
Darul juga menyoroti persoalan pendistribusian anggaran publikasi media yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip profesionalitas dan pemerataan. Ia meminta agar para jurnalis menyampaikan secara terbuka apabila terdapat OPD yang terbukti melakukan pemotongan anggaran advertorial (ADV) media.
“Silakan sebutkan OPD mana yang melakukan pemotongan anggaran. Komisi I akan bertindak tegas tanpa memandang kedekatan dengan pihak mana pun,” tegasnya.
Selain itu, Komisi I akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh mitra kerja, termasuk Diskominfo, DPMD, Bappeda, Satpol PP, seluruh bagian di bawah Sekretariat Daerah, hingga para camat.
Darul menilai distribusi anggaran publikasi harus didasarkan pada kapasitas dan profesionalitas perusahaan pers agar tidak menimbulkan ketimpangan di kalangan pelaku media.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan insan pers yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat.
“Para Jurnalis juga memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, mereka rela meninggalkan anak dan istri dalam menjalankan tugas profesinya. Karena itu, pendistribusian anggaran publikasi media harus dilakukan secara adil, profesional, dan proporsional,” katanya.
Di akhir audiensi, Komisi I DPRD Sumenep menerima seluruh aspirasi yang disampaikan Forum Wartawan Sumenep dan berkomitmen menindaklanjutinya melalui penyusunan rekomendasi bersama.
Darul Hasyim Fath juga meminta Diskominfo untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap penerapan sistem e-katalog di seluruh OPD agar pengelolaan anggaran publikasi media berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“Jangan sampai e-katalog diterapkan tanpa pengawasan. Diskominfo harus mengontrol dan mensosialisasikan sistem tersebut kepada seluruh OPD agar distribusi anggaran publikasi media berjalan secara profesional dan berkeadilan,” pungkasnya.
