SUMENEP, MPD – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep terus memperkuat sistem akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap program pembangunan daerah berjalan secara terukur, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penguatan tata kelola tersebut menjadi salah satu komitmen Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.
Arif Firmanto menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja tidak dapat dibangun secara instan, melainkan harus dimulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta evaluasi yang dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan.
Baca Juga: RSUD Sumenep Perkuat Pelayanan Digitalisasi Kesehatan
Sebagai upaya mendukung penguatan sistem tersebut, Bappeda mendorong seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk secara konsisten mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD).
“Melalui SIKPD, target program, realisasi anggaran, hingga capaian output dapat dipantau secara berkala. Sistem ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat,” ujar Arif.
Ia menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak semata-mata berkaitan dengan penyusunan laporan administrasi, melainkan lebih jauh menyangkut sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memberikan dampak positif yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Bappeda memiliki tugas untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas OPD menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.
Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan secara berkala guna memastikan target pembangunan dapat tercapai sesuai indikator yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Menurutnya, sinkronisasi antara proses perencanaan dan implementasi program menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Bappeda juga menekankan pentingnya sistem pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu dari seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel.
Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang terus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan penguatan sistem akuntabilitas dan pengelolaan kinerja yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Sumenep optimistis mampu meningkatkan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada masa mendatang, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
