SUMENEP, MPD – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep memperkuat sinergi dengan insan media sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi program pembangunan sektor pertanian kepada masyarakat. Langkah tersebut diwujudkan melalui pertemuan koordinasi yang membahas pola kerja sama publikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan pers.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala DKPP Kabupaten Sumenep, Ir. Chainur Rasyid, M.Si., didampingi Sekretaris DKPP. Dari unsur media, hadir Pimpinan Media Online Suara Demokrasi, Erfandi, bersama perwakilan wartawan Pena Demokrasi.
Dalam kesempatan itu, Chainur Rasyid menegaskan bahwa mekanisme pendistribusian anggaran kerja sama publikasi media akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah melalui sistem e-Katalog, sebagai instrumen pengadaan barang dan jasa yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Komisi I dan FWS Tekan Transparansi Anggaran Media
“Untuk saat ini kerja sama publikasi dengan media sebagian masih dilakukan secara manual, sedangkan sebagian media lainnya telah siap menggunakan sistem e-Katalog,” ujar Chainur Rasyid, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, transformasi menuju sistem digital dalam pengadaan jasa publikasi merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan tata kelola administrasi yang lebih profesional, sekaligus memberikan kepastian prosedur bagi media yang menjalin kemitraan dengan perangkat daerah.
Terkait adanya perbedaan harga nilai publikasi media antar OPD, Chainur Rasyid berharap agar ada ketentuan standar plafon nominal harga berita yang bisa dijadikan acuan.
“Saya sepakat untuk menentukan nilai pendistribusian anggaran publikasi media ada perbedaan antara wartawan yang berkompetisi dengan yang tidak, seperti wartawan yang meliput dengan wartawan yang hanya copy paste berita biar ada berbedaan. Tapi hal itu bisa kita lakukan bila ada acuannya agar tidak menjadi temuan,” pungkasnya.
Meski demikian, Chainur Rasyid mengakui bahwa alokasi anggaran publikasi yang tersedia masih terbatas sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh perusahaan media di Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, ia berharap hubungan kemitraan yang telah terjalin dapat terus dipelihara secara konstruktif demi mendukung penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran publikasi yang ada, kami berharap tetap dapat merangkul media di Sumenep untuk bersama-sama mempublikasikan berbagai program dan kegiatan DKPP secara profesional sesuai dengan fungsi dan etika jurnalistik yang berkompeten,” tuturnya.
Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan berimbang kepada masyarakat. Publikasi yang efektif diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai program di bidang ketahanan pangan dan pertanian, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Pertemuan koordinasi tersebut juga menjadi momentum mempererat komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers, sehingga hubungan kemitraan yang dibangun tidak hanya berorientasi pada kerja sama publikasi, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
