SUMENEP, MPD – Kesejahteraan Pers tidak sebanding dengan beban dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, kadang insan pers dipandang rendahan bagi orang yang dungu tidak mengerti beban berat dan tanggung jawab pers. Pers memiliki peran vital sebagai pilar keempat demokrasi, menjalankan tugas berat dan penuh risiko untuk kontrol sosial mengungkap fakta serta kebenaran yang berkeadilan.
Namun, kesejahteraan jurnalis yang menjadi ujung tombak kontrol sosial sering kali terabaikan. Hal ini menjadi ironi mengingat kontribusi besar pers dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam pengungkapan sebuah pemberitaan untuk publik.
Para pelaku pers kerap mendapatkan ancaman dari oknum pejabat yang korup dan pencuri uang rakyat, atau oknum aparat penegak hukum (APH) yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Karena ketakutan terhadap peran pers yang mengungkap praktik korupsi, mereka kerap menghalang-halangi kerja jurnalistik. Dalam situasi menghadapi tekanan, ancaman, bahkan kekerasan, insan pers membutuhkan perlindungan nyata dari negara.
Baca Juga: Minim Anggaran, Wartawan Sumenep Tuntut Kesejahteraan Media Ditingkatkan
Oknum pejabat yang menjadi sorotan media, banyak menuntut pers untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang diangkat dalam pemberitaan. Padahal, tanggung jawab utama dalam menyelesaikan persoalan publik sejatinya berada di tangan pejabat yang digaji dari uang rakyat. Sayangnya, banyak oknum pejabat justru lepas tanggung jawab dan menuntut media memberikan solusi, yang sejatinya hanya berfungsi sebagai pengawas dan penyampai informasi.
Disaat pers menuntut haknya untuk kesejahteraan hidupnya, salah satu warga Sumenep yang dungu dengan percaya dirinya menyatakan bahwa wartawan harus bekerja atau berbisnis membuka toko kelontongan. Beliau tidak berfikir, andaikan dalam sebuah pemerintahan saat ini tidak ada peran pers, apa yang akan dilakukan oleh para oknum penguasa, pejabat, dan oknum APH yang tidak bertanggungjawab?
Keberadaan pers yang independen dan profesional jangan dianggap sama dengan oknum media dan wartawan yang hanya mencari muka untuk mendapatkan uang recehan. Peran pers yang berintegritas menjadi penyeimbang dalam sistem pemerintahan, karena pers yang berintegritas mampu mengontrol kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Namun, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pers masih minim, tidak sebanding dengan resiko dan tanggung jawab insan pers saat menjalankan tugas jurnalistiknya yang sering mendapatkan ancaman, kekerasan dan keselamatan jiwanya pun dipertaruhkan demi sebuah integritasnya.
Ironisnya, pemerintah sering kali lebih memilih bekerja sama dengan media yang tidak berintegritas untuk menghabiskan anggaran publikasi karena kepentingan pribadi dan politiknya, sehingga fungsi kontrol sosial menjadi terabaikan. Padahal, pers yang sehat dan independen diperlukan untuk mencegah sistem pemerintahan yang otoriter dan sewenang-wenang.
Dalam sebuah negara demokratis, pers adalah alat kontrol sosial yang sangat penting. Tanpa pers, pemerintahan akan kehilangan transparansi, dan sistem feodal yang menindas rakyat kecil dapat kembali terjadi. Pers adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa suara rakyat terdengar dan kebijakan pemerintah dapat diawasi.
Maka dari itu, negara harus menjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan insan pers. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:
- Peningkatan Perlindungan Hukum
Jaminan hukum bagi jurnalis yang menghadapi penghambat, ancaman dan kekerasan saat menjalankan tugas. - Fasilitas Kesejahteraan
Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung kesejahteraan pers, seperti asuransi kesehatan, pelatihan profesional, dan pengembangan karier. - Kemitraan yang Sehat dengan Media
Pemerintah harus memilih bermitra dengan media yang memiliki integritas, bukan yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. - Penguatan Kebebasan Pers
Kebijakan yang mendukung kebebasan pers harus ditegakkan untuk menjaga independensi jurnalis dalam menyampaikan informasi yang objektif.
Dengan memastikan kesejahteraan dan keamanan insan pers, pemerintah tidak hanya mendukung keberlanjutan demokrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Pers yang sehat adalah cermin demokrasi yang kuat.
