Oleh: Fauzi AS
SUMENEP, MPD — Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali melakukan rotasi dan pelantikan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama. Pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme birokrasi yang lazim dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan optimalisasi kinerja pemerintahan daerah. Namun demikian, publik menilai rotasi ini tidak cukup dimaknai sebagai seremoni administratif semata, melainkan harus dibaca sebagai momentum koreksi dan evaluasi menyeluruh atas praktik tata kelola sebelumnya.
Ucapan selamat atas pelantikan para pejabat baru dinilai sebagai etika publik, sementara harapan yang menyertainya merupakan bentuk doa sosial. Di saat yang sama, pengingat atas rekam jejak dan dinamika masa lalu dipandang sebagai kewajiban warga negara dalam kerangka kontrol demokratis. Rotasi jabatan, dengan demikian, berada di persimpangan antara pembaruan dan pengulangan, bergantung pada sejauh mana pengalaman sebelumnya dijadikan pelajaran.
Pelantikan Ferdiansyah Tetrajaya, SH sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menempatkannya pada posisi strategis dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Bapenda dipandang sebagai urat nadi pendapatan daerah, sehingga publik berharap peningkatan pendapatan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dibangun melalui proses yang bersih, transparan, dan berkeadilan dalam pungutan. Kepercayaan publik menjadi modal utama yang tidak boleh tergerus oleh praktik menyimpang.
Sementara itu, Agus Dwi Saputra, S.Sos., M.Si., yang kini memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan desa. Desa tidak semata objek pembangunan, melainkan subjek utama keadilan sosial. Publik mengingatkan agar program pemberdayaan tidak berhenti pada laporan administratif atau simbol visual, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan dan kemandirian masyarakat desa.
Tongkat estafet Dinas Pendidikan diserahkan kepada Moh. Iksan, S.Pd., MT. Di tengah infrastruktur pendidikan yang relatif memadai, persoalan mendasar dinilai masih berkutat pada integritas sistem dan orientasi kebijakan. Pergantian kurikulum maupun pejabat dinilai tidak akan bermakna apabila pendidikan tetap terjebak pada pendekatan seremonial dan mengabaikan kualitas pembelajaran serta kepentingan peserta didik.
Di sektor lingkungan hidup, Anwar Syahroni Yusuf dipercaya memimpin Dinas Lingkungan Hidup. Bidang ini kerap menjadi perhatian publik masalah sampah dan saat terjadi bencana banjir, namun kurang mendapat prioritas dalam proses penanganannya, pembiaran adanya kegiatan galian C Ilegal yang merusak alam. Tantangan utama yang dihadapi adalah keberanian institusional untuk menolak kepentingan yang berpotensi merusak lingkungan, bukan sekadar menyampaikan retorika keberlanjutan.
Amanah besar juga diemban Dr. R. Abd Rahman Riadi, SE, MM, di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jabatan ini dipandang bukan hanya administratif, melainkan sarat dengan dimensi moral dan nurani. Publik menilai bahwa indikator kemiskinan dapat direkayasa secara statistik, namun realitas luka sosial tidak dapat disembunyikan dari kehidupan masyarakat.
Kursi Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang kini dijabat Drs. Mustangin, M.Si membawa ekspektasi terhadap penciptaan lapangan kerja yang adil dan terbuka. Tantangan yang mengemuka adalah memastikan kebijakan ketenagakerjaan tidak menjadi ruang bagi praktik titipan, melainkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi pencari kerja.
Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Heru Santoso, S.STP., MH kembali dipercaya memimpin sektor strategis perizinan dan investasi. Publik berharap wajah birokrasi yang diskriminatif—ramah kepada investor besar namun dingin terhadap pelaku usaha kecil—dapat diakhiri demi iklim usaha yang setara.
Bidang kebudayaan dan pariwisata yang dipimpin Faruk Hanafi, S.Sos., M.Si, diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan agenda dan event, tetapi juga pada perawatan identitas dan integritas budaya lokal. Pariwisata tanpa integritas dinilai berpotensi menutup persoalan struktural di balik kemasan promosi.
Adapun Ir. Beni Irawan, ST, MT, yang kini memimpin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memegang peran krusial dalam menentukan arah meritokrasi aparatur sipil negara. Publik menaruh perhatian pada apakah promosi dan mutasi akan benar-benar berbasis kinerja dan kompetensi, atau kembali ditentukan oleh kedekatan personal.
Di atas seluruh rangkaian pelantikan tersebut, publik mencatat adanya jejak persoalan masa lalu di institusi yang sama, mulai dari tunggakan hingga kasus yang belum sepenuhnya tuntas. Catatan ini bukan dimaksudkan sebagai tuduhan, melainkan sebagai pengingat kolektif bahwa sejarah yang diabaikan berpotensi terulang.
Dengan demikian, rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan tidak sekadar memindahkan kursi dan ruang kerja, tetapi juga memindahkan orientasi dan cara pandang. Jabatan boleh berganti, namun tanggung jawab melekat tanpa mutasi. Kursi mungkin baru, tetapi bayang masa lalu masih menyertai, menunggu apakah akan dihapus melalui pembenahan, atau justru kembali tercatat sebagai pengulangan kesalahan yang sama.
