SUMENEP MPD – Masalah sampah yang menumpuk di berbagai sudut kota Sumenep terus menjadi perhatian publik. Beberapa lokasi seperti Jalan Lingkar Timur, Jalan Nasional depan Kafe Ananda, Perempatan Utara PLN, dan area Pasar Malam di Perumahan Bumi Sumenep, serta perbatasan desa Kalimook dan Kertasada, kini menjadi sorotan akibat tumpukan sampah yang dibiarkan terlihat menumpuk, Rabu 22 Januari 2025.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: dimana peran pemerintah, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan pihak pemerintah desa setempat dalam menangani permasalahan ini? Karena persoalan sampah tersebut selalu menjadi sorotan.
Publik mempertanyakan bagaimana uang pajak yang dipungut dan dikelola oleh pihak pemerintah, terutama untuk sektor kebersihan. Apa hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, tanpa memikirkan apa yang menjadi keluhan masyarakatnya.
Baca Juga: Kasus DBD Melonjak dan Sampah Dibiarkan Menumpuk
Meskipun proyek-proyek irigasi telah dilakukan untuk mencegah banjir, tumpukan sampah dan genangan air hujan tetap menjadi pemandangan sehari-hari yang dirasakan oleh masyarakat Sumenep. Kondisi ini mengindikasikan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap pengelolaan sampah yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Yang menjadi pertanyaan publik, para pejabat yang digaji dari uang pajak rakyat dan fasilitas yang digunakan dibeli dari pajak rakyat, apa kerjanya setiap hari, sehingga tidak peduli terhadap permasalahan masyarakatnya?
Pembiaran permasalahan sampah dan banjir, terus akan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Tidak seperti para pejabat pemerintah yang hidup dengan segala kenyamanan dari fasilitas yang didapat dari uang pajak rakyat.
Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya peran pemerintah, tetapi juga kurangnya kesadaran masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan memperburuk kondisi. Namun, menyalahkan masyarakat semata tanpa solusi konkret dari pemerintah hanya akan memperparah situasi.
Tumpukan sampah yang dibiarkan membawa dampak buruk, mulai dari bau menyengat hingga ancaman penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terjadi di wilayah Sumenep ini. Selain itu, banjir akan terus terjadi di saat air hujan turun deras, hal itu terjadi akibat saluran air tersumbat sampah yang semakin menambah penderitaan masyarakat.
Mencari solusi bersama itu langkah yang harus dilakukan, bukan malah perang opini saling lempar tanggung jawab.
Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama mencari solusi. Pemerintah harus mengambil langkah proaktif dengan memanggil semua pihak terkait untuk berdiskusi dan mencarikan jalan keluar. Pembiaran dan saling lempar tanggung jawab hanya akan memperpanjang masalah.
Maka dari itu, berharap kepada pihak pemerintah, khususnya DLH, lebih responsif dalam menangani isu sampah. Menyelesaikan fasilitas pengelolaan sampah, melakukan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi pelanggar aturan kebersihan harus segera direalisasikan.
Masyarakat menginginkan hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, sama seperti fasilitas yang dinikmati para pejabat pemerintah yang dibeli dari uang pajak rakyat. Hal ini hanya bisa terwujud jika ada komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan.
Apakah masalah sampah ini akan terus dibiarkan tanpa solusi? Ataukah pemerintah akan segera bertindak sebelum dampaknya semakin meluas? Waktu yang akan menjawab dan peran aktif dari elemen masyarakat.
