SUMENEP, MPD — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep segera menyusun langkah strategis dalam mengantisipasi bencana kekeringan yang setiap tahun melanda sejumlah wilayah. Aspirasi tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PAN, H. Hairul Anwar, M.T., dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Serap Aspirasi Masa Reses III Tahun Sidang 2026, yang digelar di gedung DPRD Sumenep, Jum’at 10 Juli 2026.
Dalam pandangan fraksinya, Hairul Anwar menegaskan bahwa kekeringan telah menjadi persoalan berulang disetiap musim kemarau tiba yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di Kecamatan Manding, Pasongsongan, Rubaru, hingga Talango. Oleh karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu beralih dari pendekatan penanganan jangka pendek menuju kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan.
Dirinya sebagai Fraksi PAN merekomendasikan untuk pembangunan embung, perluasan jaringan pipanisasi air bersih, serta penguatan infrastruktur sumber daya air sebagai solusi yang mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman krisis air di masa mendatang.
Baca Juga: DPRD Dorong Pemerataan Pembangunan Sumenep Yang Berkelanjutan
Selain persoalan kekeringan, Hairul Fraksi PAN turut menyoroti buruknya sistem drainase di kawasan perkotaan yang dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan. Kondisi tersebut dinilai memerlukan penanganan terpadu agar infrastruktur publik tetap berfungsi optimal dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sektor pendidikan, Fraksi PAN menyampaikan keprihatinan terhadap masih tingginya angka anak putus sekolah yang dipicu keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia serta memperlebar kesenjangan sosial apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.
Maka dari itu semua, sebagai langkah konkret, Hairul Anwar juru bicara Fraksi PAN mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Program Sekolah Rakyat, memperluas cakupan bantuan beasiswa bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta memastikan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rekomendasi tersebut, Fraksi PAN berharap pemerintah daerah dapat memperkuat kualitas pelayanan dasar, baik di bidang penyediaan air bersih maupun pendidikan, sehingga pembangunan di Kabupaten Sumenep berlangsung lebih merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
