Antara Kebebasan, Kritik, dan Tanggung Jawab
Oleh: Donny Afrian Winata Putra Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
SITUBONDO , MPD – Mahasiswa sejak dahulu menempati posisi penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai kelompok intelektual muda, mahasiswa tidak hanya hadir di ruang akademik, tetapi juga kerap menjadi bagian dari denyut perubahan sosial dan politik.
Sejarah telah menunjukkan bahwa suara mahasiswa memiliki arti tersendiri dalam berbagai momentum penting bangsa. Keberanian menyampaikan kritik, kepedulian terhadap persoalan rakyat, serta semangat memperjuangkan perubahan menjadikan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan moral dalam kehidupan demokrasi.
Namun, zaman terus berubah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan ruang baru bagi mahasiswa dalam menyampaikan gagasan. Jika sebelumnya aspirasi banyak disuarakan melalui forum kampus, mimbar bebas, diskusi, demonstrasi, maupun media konvensional, kini ruang digital menjadi arena baru dalam pertarungan gagasan dan opini publik.
Baca Juga: RSUD Sumenep Perkuat Transformasi Digital Pelayanan
Media sosial, misalnya, telah membuka akses yang jauh lebih luas. Sebuah gagasan yang sebelumnya hanya didiskusikan di lingkungan kampus kini dapat menjangkau masyarakat dalam hitungan menit. Tulisan, video, infografis, hingga berbagai bentuk kampanye digital mampu menjadi sarana untuk menyuarakan kritik dan menggalang kepedulian publik terhadap suatu persoalan.
Di satu sisi, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi mahasiswa. Demokrasi tidak lagi hanya hidup di gedung parlemen atau ruang-ruang diskusi formal. Ruang digital telah berkembang menjadi bagian dari ruang publik, tempat masyarakat, termasuk mahasiswa, menyampaikan pandangan dan ikut mengawasi jalannya kekuasaan.
Namun, kebebasan yang semakin luas juga menghadirkan tantangan yang tidak sederhana.
Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki posisi strategis. Mereka diharapkan tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial, ekonomi, hukum, dan politik yang berkembang di tengah masyarakat.
Sebagai agent of change, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi, selama kritik tersebut disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, data, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Suara yang berbeda dengan penguasa seharusnya tidak serta-merta dipandang sebagai ancaman. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat justru menjadi bagian penting dalam proses mencari kebijakan yang lebih baik.
Kritik yang konstruktif seharusnya menjadi bahan evaluasi. Sebab, kekuasaan yang sehat bukanlah kekuasaan yang hanya ingin mendengar pujian, melainkan kekuasaan yang juga bersedia menerima koreksi.
Pada saat yang sama, mahasiswa juga harus memahami bahwa kebebasan berpendapat tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Kritik bukanlah fitnah. Kebebasan berekspresi bukan pula alasan untuk menyebarkan kebencian atau menyerang seseorang secara pribadi.
Di sinilah kedewasaan demokrasi diuji.
Era digital memberikan kecepatan yang luar biasa dalam penyebaran informasi. Namun, kecepatan tersebut tidak selalu sejalan dengan kebenaran.
Hoaks, disinformasi, provokasi, dan ujaran kebencian dapat menyebar dengan mudah melalui berbagai platform digital. Tidak jarang, masyarakat lebih cepat membagikan informasi daripada melakukan verifikasi terhadap kebenarannya.
Dalam situasi seperti ini, mahasiswa seharusnya tampil sebagai kelompok yang mampu menjaga rasionalitas di tengah derasnya arus informasi.
Sebelum menyebarkan sebuah informasi, penting untuk memeriksa sumber, memahami konteks, serta membandingkan dengan data yang tersedia. Budaya membaca secara utuh dan melakukan verifikasi harus menjadi bagian dari literasi digital mahasiswa.
Jangan sampai semangat menyuarakan demokrasi justru berubah menjadi penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Mahasiswa harus mampu membedakan antara kritik berbasis fakta dan opini yang dibangun atas asumsi. Perbedaan antara informasi dan propaganda, serta antara perjuangan kepentingan rakyat dan kepentingan kelompok tertentu, juga harus dipahami secara jernih.
Tantangan lain yang tidak kalah serius adalah polarisasi. Ruang digital kerap memperlihatkan bagaimana perbedaan pilihan politik berubah menjadi permusuhan.
Masyarakat seolah dipaksa memilih kubu. Mereka yang berbeda pandangan mudah diberi label, diserang, bahkan dianggap sebagai musuh. Padahal, demokrasi justru dibangun atas pengakuan bahwa setiap orang dapat memiliki pandangan yang berbeda.
Mahasiswa harus mampu menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi perbedaan tersebut. Tidak semua perbedaan harus berakhir dengan konflik. Diskusi dan perdebatan seharusnya menjadi ruang untuk menguji gagasan, bukan sarana untuk saling menjatuhkan.
Independensi mahasiswa juga menjadi hal yang sangat penting. Suara mahasiswa tidak boleh kehilangan arah karena kepentingan politik praktis. Gerakan dan kritik harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, keadilan, kebenaran, serta masa depan bangsa.
Era digital membuat tantangan independensi semakin besar. Algoritma media sosial dapat membentuk apa yang dilihat, dibaca, dan dipercaya oleh pengguna. Tekanan opini publik juga dapat membuat seseorang mengikuti arus tanpa melakukan pemikiran kritis.
Karena itu, budaya diskusi, riset, membaca, dan penguatan literasi digital harus terus dibangun di lingkungan mahasiswa.
Sikap kritis sering kali disalahartikan sebagai sikap yang selalu menolak atau menentang pemerintah. Padahal, kritis berarti memiliki kemampuan untuk melihat sebuah persoalan secara objektif.
Ketika kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan masyarakat, mahasiswa tentu dapat memberikan apresiasi dan dukungan. Sebaliknya, ketika terdapat kebijakan yang dinilai merugikan rakyat, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan meminta perbaikan.
Posisi mahasiswa seharusnya tidak terjebak pada sikap mendukung atau menolak secara membabi buta. Yang harus menjadi dasar adalah kepentingan publik dan argumentasi yang kuat.
Kritik yang sehat tidak melemahkan demokrasi. Sebaliknya, kritik yang konstruktif justru membantu demokrasi tetap hidup. Sebuah negara akan mengalami masalah apabila masyarakat takut berbicara, sementara kekuasaan tidak lagi memiliki ruang untuk dikoreksi.
Karena itu, kebebasan menyampaikan pendapat harus terus dijaga.
Namun, kebebasan tersebut harus berjalan bersama etika. Mahasiswa dapat menyampaikan kritik secara tegas tanpa kehilangan kesantunan. Ketajaman argumentasi jauh lebih penting daripada serangan pribadi.
Mahasiswa hari ini bukan sekadar pengguna teknologi dan media sosial. Mereka adalah bagian dari generasi yang akan menentukan arah masa depan demokrasi Indonesia.
Teknologi seharusnya tidak hanya digunakan untuk mengikuti tren atau membangun popularitas. Lebih dari itu, ruang digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi masyarakat, memperjuangkan persoalan publik, mengawal kebijakan, dan membangun kesadaran demokrasi.
Mahasiswa memiliki peluang besar untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Dengan menyebarkan informasi yang benar, membangun diskusi yang berbasis argumentasi, serta menghormati perbedaan pandangan, mahasiswa dapat mengambil peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Demokrasi akan tumbuh kuat ketika masyarakat memiliki keberanian untuk bersuara sekaligus kedewasaan untuk mendengarkan.
Ruang digital seharusnya menjadi tempat bertemunya berbagai gagasan, bukan arena untuk memproduksi kebencian. Kebebasan harus dijaga, tetapi tanggung jawab tidak boleh ditinggalkan.
Pada akhirnya, suara mahasiswa tetap memiliki arti penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Di era digital, suara tersebut bahkan memiliki jangkauan yang semakin luas.
Tantangannya adalah bagaimana kebebasan itu digunakan secara bijak.
Dengan keberanian, kecerdasan, independensi, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab moral, mahasiswa dapat terus menjadi kekuatan pengawas yang menjaga agar demokrasi tidak kehilangan arah.
Sebab demokrasi bukan hanya tentang hak untuk berbicara, tetapi juga tentang keberanian menyuarakan kebenaran dan kedewasaan untuk menghormati perbedaan.
