SUMENEP, MPD – Di tengah bencana banjir rob yang melanda wilayah kepulauan, Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan wujud reformasi nyata dalam pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan. Melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB), langkah responsif dan humanis diterapkan demi menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat, terutama di Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Pulau Arjasa.
Banjir yang berlangsung beberapa hari telah merendam pemukiman warga dan menyisakan tumpukan sampah dan limbah yang berisiko memicu penyebaran penyakit. Namun, tidak hanya sekadar merespons, Dinkes P2KB menjadikan momentum krisis ini sebagai uji nyata kesiapsiagaan sistem kesehatan daerah.
Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg. Ellya Fardasyah, mengungkapkan bahwa seluruh tenaga kesehatan di wilayah terdampak telah diinstruksikan untuk siaga penuh dan tidak hanya menunggu pasien datang ke fasilitas layanan.
Baca Juga: RSUD Sumenep Hadirkan Layanan Inovatif, Permudah Pasien Urus Administrasi
“Kami memilih pendekatan proaktif. Tim kami dari Puskesmas langsung terjun ke rumah-rumah warga terdampak, memastikan mereka mendapat pemantauan kesehatan yang layak,” ujar drg. Ellya, Kamis (29/05/2025).
Pendekatan jemput bola ini mencerminkan semangat baru dalam pelayanan publik yang tidak birokratis, melainkan tanggap dan berbasis kebutuhan lapangan. Masyarakat tidak lagi menjadi subjek pasif dalam sistem kesehatan, tetapi bagian dari mitra yang dijangkau dan diberdayakan.
Tim medis tidak hanya memberikan pemeriksaan, tetapi juga edukasi kesehatan lingkungan—mengajarkan cara penanganan limbah domestik, pentingnya air bersih, hingga kewaspadaan terhadap penyakit seperti diare, ISPA, dan infeksi kulit yang rawan muncul pascabanjir.
Langkah ini dianggap penting karena berdasarkan data dari beberapa kejadian serupa, dampak kesehatan pascabencana sering kali muncul bukan dari bencana itu sendiri, tetapi dari minimnya penanganan pasca dan buruknya kondisi sanitasi.
“Penting bagi masyarakat untuk tidak menyepelekan gejala sekecil apa pun. Kami imbau agar mereka segera menghubungi petugas kesehatan jika ada tanda-tanda penurunan kesehatan,” tegas drg. Ellya.
Dalam konteks yang lebih luas, langkah Dinkes P2KB ini mencerminkan arah kebijakan Pemkab Sumenep dalam membangun sistem pelayanan publik yang tangguh, responsif, dan inklusif. Banjir bukan hanya ujian bencana, tetapi juga ujian sistem: bagaimana sebuah pemerintah daerah melindungi warganya dalam situasi darurat.
Dinkes juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan air, sanitasi, dan menghindari kontak langsung dengan air banjir yang diduga tercemar. Seluruh elemen masyarakat diajak bersinergi menjaga lingkungan agar tidak menjadi sumber penyakit.
“Kami hadir bersama masyarakat, bukan hanya dalam situasi normal, tapi justru lebih aktif di saat krisis. Itu bagian dari tanggung jawab moral dan sosial kami,” tutup drg. Ellya.
Dengan pendekatan menyeluruh dan kehadiran langsung di lapangan, Pemkab Sumenep melalui Dinkes P2KB memberi contoh bagaimana pelayanan publik bisa berubah menjadi alat pemulihan sosial, sekaligus bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap warganya yang berada di wilayah-wilayah terpencil sekalipun.
