SUMENEP PDN – Pertunjukan drama kolosal yang mengisahkan pelantikan Arya Wiraraja sebagai Adipati pertama Sumenep, rutin digelar oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai rangkaian Hari Jadi Kabupaten, kini menuai kritik keras. R. Tadjul Arifin, seorang budayawan dan sejarawan asal Sumenep, menyebut penetapan Hari Jadi yang jatuh pada 31 Oktober 1269 Masehi sebagai “pembohongan publik” yang didasari mitos dan halusinasi sejarah era 1980-an.
Tadjul menilai dasar penetapan Hari Jadi Sumenep sangat lemah dan tidak memiliki kaitan historis yang jelas dengan sosok Arya Wiraraja. Menurutnya, narasi sejarah yang digunakan dalam drama tersebut hanya mengacu pada referensi mitos dan persepsi pribadi, yang kemudian dipaksakan untuk dikaitkan dengan Arya Banyak Wide atau Arya Wiraraja.
“Dalam Prasasti Sarwwadharma tahun 1269 Masehi, hanya disebutkan tentang permohonan Sarwwadharma kepada Prabu Kertanegara untuk menjadikan wilayah Tharibala sebagai daerah Sima (swatantra), tanpa ada kaitan dengan Arya Wiraraja,” ungkap Tadjul kepada media, Ahad 27 Oktober 2024.
Baca Juga: Hadirlah, Oktober Bulannya Hari Jadi Sumenep Penuh Berbagai Festival
Ia juga mengacu pada Prasasti Kudadu, yang berkisah tentang pembagian tanah perdikan tanpa menyebut Arya Banyak Wide. Prasasti Sarwwadharma yang dibuat pada tahun 1191 Saka / 1269 Masehi, berisi tentang Sarwwadharma yang menghadap Prabu Kertanegara, memohon agar wilayah Tharibala dilepaskan dari wilayah vasal Singosari dan menjadi daerah Sima (swatantra).
“Prasasti Kudadu mengisahkan tentang pembagian tanah perdikan kepada Lurah Kudadu yang telah membantu Dyah Wijaya waktu dikejar oleh pasukan Jayakatwang. Tidak ada tentang Arya Banyak Wide/ Arya Wiraraja,” terangnya.
Lebih lanjut, Tadjul menyoroti Kitab Kidung Ranggalawe dan Kakawin Nagara Kretagama yang tidak mencantumkan informasi tentang pelantikan Arya Wiraraja di Sumenep, melainkan di Lumajang. Serat Pararaton, yang ditulis pada masa kolonial Belanda, menurut Tadjul, telah terkontaminasi oleh kepentingan politik yang memperkuat mitos tanpa landasan sejarah yang kuat.
Tadjul menegaskan, seharusnya Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama para cendekiawan merujuk pada Prasasti Mula Malurung, yang ditemukan tahun 2001 di Kediri. Prasasti tersebut menyebutkan Nararrya Kulupkuda sebagai pemimpin pertama Sumenep pada 1255 Masehi, bukan Arya Wiraraja.
“Benar bahwa Arya Wiraraja adalah Adipati Sumenep, tapi tidak pada tanggal 31 Oktober, dan bukan kepala pemerintahan pertama,” jelas Tadjul. Ia pun mengkritik kegiatan kalender event termasuk perayaan Hari Jadi Sumenep sebagai agenda tahunan yang dinilai hanya menghamburkan anggaran tanpa dampak ekonomi yang berarti untuk masyarakat Sumenep.
Menurutnya, kalender event Sumenep sebaiknya difokuskan untuk mengangkat sejarah klasik Sumenep yang benar dan mencerdaskan anak bangsa, bukan mempertontonkan acara yang dianggapnya sebagai pembohongan publik. Tadjul berharap, dengan fakta-fakta sejarah yang telah ada, pemerintah dapat lebih bijak dalam menentukan dasar-dasar perayaan untuk menyampaikan nilai historis yang benar kepada masyarakat luas.
Dari hal diatas tersebut, Kapala Disbudporapar Sumenep, Moh. Iksan hanya meneruskan program yang sudah dilakukan sebelum dirinya menjabat kepala Disbudporapar Sumenep.
“Kok baru sekarang beliau mempersoalkan kegiatan hari jadi Sumenep, kenapa tidak sebelum-sebelumnya. Kalau mau memberikan kritik dan saran yang membangun Monggo, sampaikan salam saya kepada beliau,” jawab Moh. Iksan, jawara dari Jawa.
