Penademokrasi – Media memiliki peran krusial dalam mendukung penegakan hukum di sebuah pemerintahan. Sebagai salah satu pilar demokrasi, media berfungsi untuk menjaga transparansi, memberikan informasi yang akurat kepada publik, serta mengawasi institusi penegak hukum agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam konteks penegakan hukum, media tidak hanya menyampaikan informasi mengenai kebijakan hukum, tetapi juga berperan sebagai penjaga moralitas, pengawas independen, dan pendorong reformasi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu peran utama media dalam penegakan hukum adalah sebagai watchdog yang mengawasi dan melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi , baik dilakukan oleh masyarakat oknum pemerintah atau aparat penegak hukum (APH). Melalui investigasi dan pemberitaan yang independen, media sering kali mengungkap kasus-kasus penyalahunaan pendistribusian BBM bersubsidi, korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pejabat atau institusi hukum.
Misalnya, laporan investigatif dari media sering kali menjadi pemicu penyelidikan resmi oleh lembaga penegak hukum. Ketika kasus pelanggaran hukum yang sebelumnya tersembunyi diliput oleh media, masyarakat menjadi lebih sadar dan tekanan publik terhadap pemerintah untuk bertindak pun meningkat.
John F. Kennedy pernah mengatakan, “Tanpa pers yang bebas dan berani, pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat tidak akan ada.”
Selain sebagai pengawas, media juga berfungsi sebagai penyedia informasi, baik berita hukum maupun tentang pemerintahan bagi masyarakat. Media berperan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan hukum, undang-undang baru, serta proses hukum yang sedang berjalan. Dengan cara ini, masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan bagaimana sistem hukum di sebuah negara bekerja.
Media juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Media memberikan suara kepada masyarakat yang mengalami ketidakadilan atau menjadi korban pelanggaran hukum. Misalnya, ketika ada kasus yang melibatkan pelanggaran hukum oleh aparat, korban dan keluarganya sering kali menggunakan media untuk menyampaikan pengaduan mereka ke publik.
Seperti di Sumenep saat ini bagi para pengendara kesulitan untuk mendapatkan solar di SPBU, yang disebabkan karena pihak SPBU marak menjual BBM solar bersubsidi pada jerigen, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah dan APH, sehingga terus menimbulkan keresahan bagi para sopir.
Melalui pemberitaan media, pihak pemerintah dan institusi penegak hukum dapat mengetahui adanya masalah atau ketidakpuasan yang dialami oleh masyarakat terkait kelangkaan solar bersubsidi. Media juga bisa berfungsi sebagai saluran dialog yang mempertemukan perspektif dari aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan antara kedua belah pihak, bukan malah melarang media membawa HP saat laporan.
Di dalam sebuah sistem pemerintahan, media membantu mengontrol penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparat penegak hukum atau pejabat negara. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki wewenang yang besar dalam menangani kasus-kasus hukum. Namun, wewenang yang besar ini bisa disalahgunakan jika tidak ada pengawasan yang ketat.
Contoh kongkritnya, kasus penyalahunaan pendistribusian solar bersubsidi di mana media berperan penting dalam pengungkapan penyalahgunaan BBM, justru melalui putusan persidangan ke 4 terdakwa yang melakukan tindak pidana tidak dipenjara. Hal itu disebabkan kekuasaan oleh polisi atau jaksa maupun Hakim diduga berkolusi dengan pelaku kejahatan untuk melanggar proses penegakan hukumnya.
Tanpa pengawasan dari media, publik tidak akan menyadari adanya pelanggaran ini. Oleh karena itu, media berfungsi sebagai kontrol eksternal yang membantu menjaga agar aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan aturan dan etika profesi. Tapi juga ada dari oknum media hanya memberitakan pihak SPBU baiknya aja, sehingga membuat bingung bagi masyarakat dalam membedakan berita yang fakta dan pesanan.
Seharusnya media memainkan peran penting dalam mendorong reformasi hukum. Pemberitaan mengenai kelemahan dalam sistem hukum, seperti ketidakadilan, diskriminasi, atau korupsi dalam proses penegakan hukum, yang dapat memicu perubahan kebijakan atau perbaikan sistem. Media harus mampu menggiring opini publik dan menekan pemerintah untuk melakukan reformasi yang diperlukan guna memperbaiki sistem penegakan hukum yang lemah atau korup, bukan malah saling menyerang dengan pemberitaan.
Sebagai contoh, media sering kali menyoroti kasus-kasus yang menunjukkan ketidakadilan dalam proses hukum, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan oleh aparat, atau hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Ketika kasus-kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, pemerintah dan institusi hukum sering kali didorong untuk melakukan perubahan dalam prosedur atau peraturan yang ada.
Media yang seharusnya berintegritas menjadi kontrol, banyak dicemari oleh oknum wartawan yang menerima pesanan untuk memberitakan yang baik-baik saja untuk mempengaruhi pembaca karena adanya pemberitaan yang telah mengungkap pelanggarannya.
Meskipun media memiliki peran penting dalam penegakan hukum, juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti oknum pejabat pemerintah atau aparat penegak hukum yang mencoba mempengaruhi pemberitaan atau bahkan menutup akses terhadap informasi tertentu dengan kebijakan, pihak media tidak diperkenankan untuk membawa HP ke ruang penyidik.
Di era digital saat ini, penyebaran disinformasi atau berita palsu (pesanan) terkait kasus hukum juga menjadi tantangan bagi media. Disinformasi dapat merusak proses penegakan hukum dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, media harus bekerja keras untuk menjaga integritas dan kredibilitasnya dalam melaporkan fakta-fakta yang benar dan terverifikasi, bukan karena pesanan untuk menggereng pembaca.
Media memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum di sebuah pemerintahan. Sebagai pengawas, penyampai informasi, penghubung antara masyarakat dan aparat hukum, serta pendorong reformasi, media membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Namun, tantangan seperti tekanan politik dan disinformasi harus diatasi agar media dapat menjalankan fungsinya dengan optimal.
Dengan media yang bebas dan bertanggung jawab, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peran media dalam menjaga akuntabilitas aparat penegak hukum adalah kunci dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan di seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan statusnya.
