SUMENEP, MPD — Keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam agenda strategis nasional kembali memperoleh legitimasi kuat melalui kehadiran Kepala Kepolisian Resor Sumenep, AKBP Rivanda, S.I.K., pada kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (07/01/2026).
Kegiatan berskala nasional tersebut menandai konsolidasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan sebagai fondasi ketahanan nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar capaian sektor pertanian, melainkan bagian integral dari strategi kedaulatan negara yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aparat penegak hukum.
Dalam momentum tersebut, AKBP Rivanda, S.I.K., menerima penghargaan langsung dari Presiden Republik Indonesia atas kontribusinya dalam mendukung peningkatan produksi jagung nasional tahun 2025. Penghargaan ini merefleksikan pengakuan negara terhadap peran Polri yang tidak terbatas pada fungsi keamanan, tetapi juga sebagai aktor pendukung kebijakan publik di bidang ketahanan pangan.
Baca Juga: Kapolres Sumenep Larang Pesta Petasan dan Kembang Api
Secara institusional, dukungan Polres Sumenep diwujudkan melalui pengamanan distribusi sarana produksi pertanian, pendampingan petani, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor pertanian. Pendekatan tersebut dinilai mampu menciptakan stabilitas sosial dan kepastian hukum yang kondusif bagi peningkatan produktivitas pangan.
AKBP Rivanda menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran kepolisian bersama masyarakat. Menurutnya, Polri memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mendukung program strategis nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Keterlibatan Polri dalam sektor pertanian adalah bagian dari komitmen kami mendukung ketahanan nasional. Keamanan, stabilitas, dan kepastian hukum menjadi prasyarat utama keberlanjutan swasembada pangan,” ujarnya.
Partisipasi aktif Kapolres Sumenep dalam agenda nasional ini sekaligus menegaskan transformasi peran Polri sebagai institusi yang adaptif terhadap tantangan pembangunan. Ketahanan pangan, dalam perspektif kebijakan publik, tidak lagi dipahami sebagai isu sektoral, melainkan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan dan kedaulatan bangsa.
